Tanggung Jawab Profesi Bidan Terhadap Tindakan Inisiasi Menyusui Dini Dalam Upaya Mengurangi Angka Kematian Bayi (Studi Di Desa Cibentang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes Jawa Tengah)

Penulis Tisa Amalia
Publisher Jurnal Inkofar
Nomor ISSN 2581-2920

Sari

Inisiasi menyusui dini adalah proses bayi menyusu segera setelah dilahirkan, dimana bayi dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri. Pelaksanaan IMD merupakan tanggungjawab dari seluruh praktisi kesehatan (bidan). Inisiasi Menyusui Dini (IMD) penting karena sebagai tindakan penyelamatan kehidupan dan dapat meyelamatkan 22% dari bayi yang meninggal sebelum usia satu bulan. Sehubungan dengan manfaat IMD yang begitu besar dalam rangka menurunkan angka kematian bayi baru lahir di Indonesia dan sekaligus pemenuhan hak anak, kementrian kesehatan RI sudah memberikan pedoman pelaksanaan IMD sesaat setelah bayi lahir. Pedoman ini berlaku untuk tenaga medis yang bertugas di seluruh Puskesmas dan jaringannya dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Indonesia.Pemerintah juga telah mengatur mengenai Inisiasi Menyusui Dini dalam sebuah peraturan yaitu Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif pada pasal 9.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi

EndangSutrisno, 2013, Rekontruksi Budaya Hukum Masyarakat Nelayan Untuk Membangun Kesejahteraan Nelayan, Genta Press, Yogyakarta

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta

Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58 )

Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 )

Permenkes Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 750)

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165)

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235)

Undang – Undang RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 )

Utami Roesli, 2005. Mengenal ASI Ekslusif, Niaga Swadaya, Jakarta.